TIMES MERAUKE, JAKARTA – Paus Leo XIV menegaskan hak warga sipil Palestina untuk hidup aman dan damai di wilayah Tepi Barat serta Jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan tahunannya dengan para diplomat yang bertugas di Vatikan, Jumat (9/1/2026), sekaligus mempertegas kembali dukungan Takhta Suci terhadap penyelesaian konflik melalui solusi dua negara.

Dalam pidatonya, Paus menyoroti bahwa penderitaan kemanusiaan di kawasan tersebut masih berlanjut, meskipun gencatan senjata telah diumumkan sebelumnya pada bulan Oktober. Kondisi ini semakin memperberat kesulitan yang dialami oleh masyarakat setempat.

Takhta Suci, menurutnya, terus mengawasi dengan cermat setiap langkah diplomatis yang bertujuan untuk menciptakan masa depan yang adil dan damai bagi seluruh rakyat Palestina di Gaza, masyarakat Palestina secara keseluruhan, serta bagi rakyat Israel.

Paus menegaskan bahwa solusi dua negara masih menjadi kerangka kelembagaan yang paling tepat untuk memenuhi aspirasi sah dari kedua belah pihak. Namun, ia juga menyayangkan eskalasi kekerasan yang terjadi di Tepi Barat terhadap warga sipil Palestina, yang seharusnya berhak hidup tenang di tanah air mereka sendiri.

Di kesempatan yang sama, Paus mengkritik tren kembalinya perang sebagai suatu hal yang seolah dinormalisasi, serta mengamati peningkatan militerisasi dan melemahnya kerja sama multilateral di tingkat global.

Ia menyatakan bahwa diplomasi yang mengutamakan dialog dan konsensus kini mulai digantikan oleh apa yang disebutnya 'diplomasi kekuatan', yang dijalankan oleh individu atau kelompok negara tertentu.

Menurut Paus, prinsip fundamental yang telah ditetapkan setelah Perang Dunia II, yang melarang suatu negara menggunakan kekuatan untuk melanggar kedaulatan wilayah negara lain, kini telah banyak diabaikan.

Ia menambahkan bahwa perdamaian saat ini sering kali tidak lagi diupayakan sebagai nilai yang esensial, melainkan dipaksakan melalui kekuatan senjata sebagai bentuk penegasan dominasi dan kedaulatan.

Paus Leo XIV memperingatkan bahwa kecenderungan semacam itu dapat menggerus supremasi hukum, yang merupakan fondasi utama bagi terciptanya kehidupan bersama yang damai dan beradab. (*)