TIMES MERAUKE, JAKARTA – Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan menyebut posisi akuntan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berperan penting untuk mencegah korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Akuntan ini menjawab pertanyaan 'apakah BGN ini menjadi ajang bancakan (selamatan) korupsi?' Oh, enggak bisa!" kata Tigor Pangaribuan di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Tigor menjelaskan tiap SPPG diberikan dana kurang lebih Rp440 juta dalam satu kali permintaan untuk 10 hari yang melayani 3 ribu penerima manfaat, sehingga total dana disalurkan menjadi Rp900 juta per bulan dan hanya bisa dicairkan apabila kepala SPPG sudah menyetujui.

"Yang bisa mengeluarkan uang di situ kita menggunakan virtual account, itu harus wakil yayasan yang menuliskan permintaan uangnya dan kepala SPPG menyetujui. Kalau mereka berselisih pendapat, tidak bisa keluar uangnya. Jadi, kita sudah buat sistem yang mencegah korupsi," ucap Tigor.

Ia menambahkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025 langsung turun ke SPPG, sehingga tidak ada lagi celah bagi oknum yang menyalahgunakan jabatannya untuk pengadaan fiktif pada Program MBG.

"Jadi eselon-eselon itu satupun tidak ada yang mempunyai kekuatan untuk bisa melakukan pengadaan-pengadaan besar secara terpusat. Itu tidak bisa, jadi soal korupsi itu sudah terjawab," paparnya.

Namun demikian Tigor menegaskan pentingnya pengawasan dari seluruh pihak agar tidak ada praktik nepotisme, seperti memasukkan pegawai ke SPPG hanya karena unsur kedekatan, bukan karena keterampilan.

"Ada orang yang karena kepingin dengan cepat masuk SPPG-nya, didaftarkan. Terus karena tidak sabar, dia membayar beberapa oknum, itu lain cerita. Itu ibarat orang yang mau memotong barisan di dalam satu antrean, terus bayar calo, nah itu analoginya seperti itu, tapi di situ tidak ada uang negara," ujar Tigor.

Tigor menegaskan BGN memastikan seluruh SPPG diawasi secara optimal dalam menjalankan SOP dan petunjuk teknis (juknis) program MBG yang telah ditetapkan melalui pengawasan yang berkelanjutan. (*)